perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kami juga. perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah

Jaminan Pemeliharaan. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERPRES No. 54 Tahun 2010 berakhir sama dengan Keppres No. akuntabel. Pengadaan Barang/Jasa yangpersiapandan pelaksanaandilakukan sebelumtanggal 1 Juli 2018 dapatdilakukan berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang. Ada beberapa pasal yang mengalami perubahan, penghapusan maupun penambahan. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru saja diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. Untuk diketahui, LKPP menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Perundang-undangan. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk. 12 Tahun 2021 mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021 di mana Presiden Joko Widodo telah menandatanganinya. pdf. Oleh Mahatma Chryshna Sabtu, 14 Agustus 2021 01:30:43 WIB Selasa, 2 November 2021 09:30:59 WIBBARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. : Kementerian Sekretariat Negara. Perpres 12-2021 Perubahan Perpres 16-2018 Pengadaan Barang/Jasa Dokumen Terlampir. Pasal 89. PERTIMBANGAN. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pasal I. Penanganan keadaan darurat, menurut Perpres ini,. 63, jdih. 340 kali: Status: Termasuk dalam : Konsolidasi Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dicabut oleh : Peraturan Presiden. 1. Tatang Rustandar Wiraatmadja, MT Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini akan mulai diterapkan pada pengadaan barang/jasa yang direncanakan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaang Barang/Jasa Pemerintah; dan. BPJN XX Pontianak. Dokumen di ambil dari. Mari mengenal Regulasi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Masing-masing metode diselenggarakan dengan persyaratan tertentu yaitu: E-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres Nomor 16 Tahun. Tempat Penetapan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengadopsi hal-hal baru dalam proses pengadaan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nasib Perpres No. Paradigma baru dalam pembangunan ini mendukung Ormas mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proses. Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru yang diterbitkan oleh LKPP ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. Nomor LN : 63. Telepon: (0725) 41049. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 33) diubah sebagai berikut: 1. Diunduh Sebanyak. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut mengatur antara lain mengatur mengenai prinsip, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pengawasan, pengaduan PERPRES No. Ditetapkan Tanggal. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden. 5 Januari 2021 15:13. Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 92 Perpres 16/2018). , M. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah digunakan selama 8 tahun pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan K/L/D/I. 100. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 17 Tahun 2018, Pasal 3 ayat (1) 7Peraturan Perundang-undangan. 1. terbuka; . Mar 3, 2020 · Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Tipe Dokumen. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . id - 2 - Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IVperaturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah . [8] Metode pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai. Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. go. Kompetensi Dasar Setelah mempelajari buku informasi ini peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan ketentuan umum pengadaan barang/jasa dalam Perpres No. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Di antara angka. 16/2018 (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. Selanjutnya, pada tahun 2018 terbit Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan dan. , M. Tahapan dan prosedur ini dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ-2018) yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12. YSS-FK, FH UNAIR, APRIL, 2019 14 Pengadaan adalah proses mengadakan / menyediakan melalui tahapan dan prosedur yang ditetapkan. Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak. Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. , M. •. Di tahun 2018 hingga Juli 2018, LKPP sudah mengeluarkan 31 produk hukum. Salah satu perubahan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan pada defenisi pengadaan barang/jasa itu sendiri. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, telah ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 22 Maret 2018. 16 Tahun 2018 sebagai peraturan baru yang mengatur tentang Pengadaan Barang. Peraturan ini menjadi dasar hukum (yang mencabut semua peraturan sebelumnya) bagi para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tepat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 77/2020) Bismillahirahmanirahim. 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan L 3. PERPRES No. Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Analis Hukum di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Publik Pascalis Jiwandono pada Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 17. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES NO. Tipe Dokumen. Penjelasan. Peraturan Presiden No. pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib memiliki keahlian PBJ. NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG AGEN PENGADAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. Simplifikasi PERPRES NO. 1. 2. 16 Tahun 2018 akan lebih sederhana. PERPRES No. Konsolidasi Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya. 3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang. Jenis kontrak akan disederhanakan menjadi tiga jenis pengaturan saja, yaitu sebagai berikut. E dan Budi Bowo Laksono, S. Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Kategori: Peraturan Lembaga: Nomor: 12: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Jumat, 08 Juni 2018: Diunduh Sebanyak: 69. Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Si kami sampaikan11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 12. Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. Peraturan Presiden Nomor 16/2018 Tahun 2018 tentang . SHARE. 70 Thn 2012, Ketiga oleh Perpres No. Status: Hanya untuk pelanggan. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola perlu disempurnakan; jdih. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui PenyediaPengadaan adalah proses mengadakan / menyediakan melalui tahapan dan prosedur yang ditetapkan. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan. Download/unduh selengkapnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, silahkan klik pada tautan yang tersedia pada. Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan Presiden. Ak kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 dan berlaku sejak mulai di undangkan memuat beberapa point perubahan, serta tambahan pasal pasal yang nantinya akan lebih di terangkan oleh. 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor. Pengadaan. Mar 3, 2021 · Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah untuk melakukan penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan. 16 Tahun 2018 dan juga sekaligus salah satu dari 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Mar 8, 2021 · Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. 2. 5 Januari 2021 15:13. Peraturan Presiden ini akan mulai diterapkan pada pengadaan barang/jasa yang. Subjek. Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya. Download. Nomor. Perpres tersebut mengatur antara lain mengatur mengenai prinsip, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, pengawasan, pengaduanInilah Perpres Nomor 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. U. Infosatu. id - Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1. Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa . Modul ini disusun oleh Yosi Febriani, S. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan untuk memberikan kepastian hukum perlu mengatur pengadaan barang/ jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Na sional Indonesia ; d. Pada pembentukan kontrak pengadaan. Pasal 7 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. Jaminan Uang Muka; dan e. "; dan. Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah perjanjian tertulis antara. Peraturan Lembaga Peraturan Lembaga LKPP (Turunan Perpres No. dengan rahmat tuhan yang maha esa. Si. id: 7 hlm. Slide resmi dari LKPP untuk Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. File Action; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 8 Hardiyansyah. 16 Tahun 2018 Pasal 4 : Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: a. InfoASN. MATERI POKOK. yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah l 0,+ Keputusan Presiden No 11Tahun 2016Tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016 Tindak lanjut hasil Rapat. d. Tempat Penetapan. transparan; . Pedoman. Apa saja ya poin penting perubahannya? Silakan bisa disimak melalui. b. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa; bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengadaan. Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. U. Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Nomor: 70: Tahun: 2012: Tanggal Diundangkan: Rabu, 01 Agustus 2012: Diunduh Sebanyak: 15. Status. A. PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 Pasal I Beberapa Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) diubah sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM 1. Di antara angka. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah. Mar 27, 2018 · Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pekerjaan yang persiapannya dilaksanakan sebelum 1 Juli 2018, tetap berpedoman kepada Perpres 54/2010 dan perubahannya. tentang. Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. FILE-FILE PERATURAN. Jul 13, 2022 · nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah rabu, 13 juli 2022. KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan serta Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I), menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebabkan adanya perubahan tugas Perjabat Pembuat Komitmen (PPK). pdf - 12 MBPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 16 Tahun 2018 juga mengatur ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, serta usaha kecil, produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan. 10 Maret 2023 07:57. T. Peraturan Perundang.