uud tentang narkoba. Sumber: Undang-undang Republik Indonesia. uud tentang narkoba

PP 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika Latar Belakang. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim dapat memutuskan para konsumen ini untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Narkotika Dalam UU RI No. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Finalisasi dilakukan dalam rapat antarlevel menteri, kepala lembaga, dan Polri . Indonesia, Pemerintah Pusat. Contoh: lem/perekat, aceton, ether, dsb. Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya. Ini karena aksi seorang perempuan paruh baya bernama Santi Warastuti di Car Free Day (CFD) Bundaran HI Jakarta pada Minggu. Di dalam Penjelasan Umum UU Narkotika dijelaskan bahwa pemberatan sanksi pidana salah satunya melalui pidana mati bertujuan untuk. #BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, 5(2), 305-313. No. Indonesian Abstract: Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati pelbagai teori yang. Tahun. Penyaluran maupun penggunaan narkotika secara legal telah diatur dalam undang-undang. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menurut UU No. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Pasal 115. UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Ganja merupakan tanaman yang ilegal di indonesia saat ini. (1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicabut dan dimasukkan ke dalam kategori narkotika, Jenis Psikotropika golongan II dan IV diubah dalam Permenkes No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan tetap pada tuntutannya untuk memohonkan pembatalan pasal yang mengatur ancaman bagi pemilik dan pengedar narkotika golongan I. Nomor. id: 4 hlm. 421, peraturan. Pp MENGADILI:1. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai. Dasar Hukum 1. Hukuman Bagi Pengguna Narkoba. 2022. Dikutib dalam laman detik. E. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka Majelis akanmempertimbangkan Pasal yang terbukti di depan persidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal114 ayat (2) UU RI No. Narkotika. Peraturan Pelaksana. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. id- Berikut adalah isi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. TENTANG. Pembahasan Revisi Rancangan Undang-Undang No. Dua pasal yang digugat yakni Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta penjelasan dan Pasal 8 ayat (1). Oleh sebab itu lahirnya UU tentang narkotika untuk mencegah segala macam cara penyalahgunaan Narkotika, salah satu pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika adalah pasal 111 ayat (1), Pasal 112 dan Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35. 114 ayat (1) UU. Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terutama UU No. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. U. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis/golongan narkotika dan berat narkotika, yang kami uraikan satu per satu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36. Narkoba dan. Dalam analisis pasal 111 ayat (1) UU No. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Narkotika terhadap UUD 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. Kaligis & Associates. Foto: Polisi Tangkap 34 Pengedar Narkoba dalam Sebulan, Sabu-Ganja Disita. Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Mira. UU narkotika menyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU narkotika secara khusus menyatakan pengedar diberantas, sedangkan penyalah guna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Di samping itu, untuk mengetahui penerapan pidana bagi anak yang. Perwakilan. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus. Dengan adanya UU No. 35 LN No. Peraturan Terkait. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut f. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :[3] 1. UU Narkotika dan UU Psikotropika merupakan hasil ratifikasi daripada Single Convention Drugs Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. [2] Namun di dalam penulisan tentang Undang-Undang serta ketentuan Pidananya lebih dijelaskan lagi di dalam lampiran. Bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai. ID – Jakarta, Rencana revisi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Mengimpor ,. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. Atas perbuatannya tersangka melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 subsider Pasal 137 dan pasal 136 UU. 114 ayat (1) UU. semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat. BNN. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika segera direvisi. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. 112 korban narkoba yang menggunakan layanan rehabilitasi narkoba di Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Memberantas jaringan peredaran gelap narkoba, termasuk memberantas produksi dan sindikat/jaringan peredaran gelap narkoba. Di Indonesia, hukuman bagi pengedar dan pecandu diatur Undang-Undang No. Dalam draf RUU perubahan kedua atas UU No. UU No. Ancaman hukuman diatur melalui UU No. "Saat ini, (draf) sudah ada di Setneg. Bagi pengedar atau pun pemakai narkoba, sebenarnya sama-sama memiliki konsekuensi hukum pidana. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 Undang. Selain itu, mereka merekomendasikan pemerintah merevisi Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Kepala BNN waktu itu Komjen Budi Waseso, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin. Apalagi kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan PP No. Tematik. Hak dan kewajiban tersebut dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menkum HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan. Pecandu Wajib Lapor. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. Ancaman pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I ini terdapat dalam Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi: (1) Setiap Penyalah Guna: a. 2011. , M. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat. Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Narkotika Nasional dibentuk atas amanat UU 35/2009 tentang Narkotika. Sebelum menyimak perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, mari kenali lebih dalam soal narkotika terlebih dahulu. dalam huruf adan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 - Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu. E. Bisa terjadi kekosongan hukum. 000. Lokasi. Di samping itu, ada pengaturan khusus dalam UU No. Ia menyatakan bahwa narkoba ini adalah zat, senyawa, dan substansi kimia dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik alami, semi sintetis, maupun sintetis, yang dapat memengaruhi kesadaran,. Namun, rehabilitasi tersebut bersifat wajib—bila dilihat dari kacamata hak asasi manusia. Sanksi Pidana untuk Bandar Pengedar Dan Kurir Narkoba. 35 Tahun. H. Pemohon uji materi Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (2) UU No. Pidana penjara terkait dengan penggunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127. Pidana Karkoha berdasarkan Pervndang-lJndangan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain: UU No. mampu menjelaskan dampak narkoba terhadap diri pecandu narkotika, keluarga dan lingkungan; dan d. Lihat selengkapnyaUndang-undang (UU) No. Jenis Narkoba menurut efeknya Dari efeknya, narkoba bisa dibedakan menjadi tiga: 1. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama tadi. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan. UU Nomor 22, tentang Narkotika. ” 123Muskifa, “Upanya Pemerintah Dalam Menangulangi Tindak Pidana Narkoba (Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba)”, (Skripsi, Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Watampone,. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa setiap penyalah guna diberikan hukuman berbeda-beda sesuai golongan narkotika yang dipakai. (Sholihin/detikcom) Bogor -. di ladnntsia L'ndaitg-Vndar/g No. 35 Tahun 2009 belum maksimal karena adanya persoalan ditinjau dari faktor-faktor yang. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Revisi UU Narkoba Disebut Akan Disahkan pada 2022. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. 25. 35 Tahun 2012 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwaterbukti sebagai pemakai dan. Kata Kunci : Khamar, Narkotika, UU, dan al-Qur’an. Rumusan pasal yang bermasalah pun (seperti pasal karet Pasal 111, Pasal. Mengenal Tentang Pasal 127 UU Narkotika. Makalah Tentang Narkoba. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 1976. Selain itu, menggunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri juga termasuk dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Narkotika Menurut Soerdjono Dirjosisworo (dalam Simangunsong, 2015) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya denganTesis ini berjudul Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika,. Merujuk pada UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. GO. UMUM Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. ID – Jakarta, Rencana revisi Undang-undang No. UU Tentang Narkoba Selasa, 25 Mei 2010. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 28 Apr, 2021. Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (lihat Pasal 106 ayat [1] jo. Hukuman Pidana 10 Tahun Dan Denda Rp. UU ini melarang kita membawa, mendistribusikan, mengedarkan, menyimpan, dan menawarkan narkoba tanpa izin. Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. Tahun 2009 Tentang Narkotika. E. 22 tahun 1997. Prosedur pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika menurut Pasal 91 UU Narkotika: 1. 60 Narkotika merupakan zat yang dapat. menerapkan Pasal 127 UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. 1976, LL SETNEG : 19 HLM. 35 tahun 2009 tentang narkotika, aturan khusus mengenai NPS telah dimasukkan dalam Bab VIIIA. Tempat Penetapan. Cara Mendapatkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Menurut laman RSKO Jakarta, Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) terikat dengan UU no. 5062. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----3. 000,00. Namun tak jarang muncul kebingungan tentang pasal mana yang lebih pas dipakai untuk menjerat. Indonesia, Pemerintah Pusat. 18 April 2011. Haii sob kali ini kita bahas masalah Pemberantasan Narkoba ! Kali ini fokus yang akan kita bahas yaitu Jerat Hukum Narkotika Menurut UU dan Pasal yang berlaku di Indonesia bagi Pengedar dan Bandar ! Jerat Hukum Narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. Penyuluh Narkoba BNN Provinsi Kepulauan Riau. Pada dasarnya, UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, dengan rahmat Tuhan YME presiden RI menyatakan bahwa : – Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang. Tentang UU Narkotika Golongan 1 Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu tindak pidana khusus yang aturan hukumnya tercantum dalam UU Narkotika. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: C A P S. 800. Pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika. 3 Begitu pula, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia juga masih diterapkan. com Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. RUU ini melarang setiap orang memproduksi, memasukkan,. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 000. Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.